Pharmaindo

Easy Read- Indonesia\’s Pharmaceutical Industry

Apotek Belum Pasang Harga Obat di Kemasan

KOTA, WARTA KOTA–Meski Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor 069/Menkes/SK/II/2006 tentang Pencantuman Harga Eceran Tertinggi (HET) Pada Kemasan Obat mulai berlaku 3 Agustus, belum semua apotek melaksanakannya. Tak sedikit apotek yang belum menempelkan label harga pada setiap kemasan obat yang dijual ke masyarakat. Kurangnya sosialisasi dan kendala teknis, yakni tenaga dan waktu, menjadi alasan para pemilik apotek belum menaati kewajiban itu.Faisal, Wakil Administrasi Apotek Beji, Depok, mengaku baru tahu adanya keputusan menteri itu dua pekan silam. Beberapa obat memang sudah diberi label harga seperti obat bebas dan vitamin, tapi obat yang dibeli dengan resep dokter banyak yang belum dilabeli. Kendala teknisnya yaitu tenaga dan waktu untuk memberikan label pada setiap kemasan. Soalnya, jumlahnya mungkin mencapai ribuan jenis. “Baru tahu dua minggu lalu dari Ikatan Sarjana Farmasi. Mudah-mudahan bulan depan label harga obat sudah ditempelkan di setiap kemasan,” kata Faisal saat ditemui Warta Kota, Rabu (9/8).

Hal yang sama juga terjadi di Apotek Pala Farma di Jalan Nusantara, Depok. Baru sebagian kemasan obat yang diberi label harga. Susilo, pegawai Pala Farma, sudah mengetahui aturan itu sejak Maret lalu, namun keterbatasan tenaga menjadi kendala untuk menjalankan kewajiban itu. “Kalau mau ngerjain ini (menempelkan label harga di kemasan obat –Red), lalu yang melayani konsumen siapa,” katanya. Untuk menyampaikan harga obat kepada konsumen, dia memperlihatkan daftar harga obat yang ditaruh di dalam map plastik.

Sementara Apotek “G” di kawasan Jakarta Barat belum mencantumkan label sama sekali di kemasan obat. Bahkan Listya, Asisten Apoteker Apotik “G” mengaku belum mengetahui adanya ketentuan itu. “Belum denger tuh,” katanya singkat.

Konsumen sendiri, agaknya tidak terlalu mempedulikan adanya ketentuan Kepmenkes. “Sudah percaya saja. Karena saya tahu harga di sini lebih murah. Kalau enggak ada, baru cari di apotek lain,” ujar Ny Nayla yang ditemui di Apotek Beji ketika menebus obat alergi untuk anaknya sebesar Rp 175.000.

Santo juga demikian. Dia tidak terlalu pusing soal harga. Kalaupun menanyakan harga ke apotek, ketika mendapat resep dokter, tujuannya hanya untuk mengetahui apakah uang yang dibawa cukup. “Membeli obat kan hanya kalau sakit saja, itupun jarang. Jadi soal harga ya pasrah saja dengan harga yang ditetapkan apotek,” katanya.

Menteri Kesehatan Siti Fadilah Soepari mengeluarkan Kepmenkes Nomor 069/Menkes/SK/II/2006 tanggal 7 Februari lalu tentang Pencantuman Harga Eceran Tertinggi (HET) Pada Kemasan Obat. Namun keputusan itu berlaku efektif mulai 3 Agustus 2006. Kepmenkes itu berujuan untuk menginformasikan harga obat yang lebih transparan ke konsumen. HET dihitung dari harga netto obat di apotek ditambah pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen, plus margin untuk apotek sebesar 25 persen. Menkes mengaku, saat ini pemerintah sulit mengontrol harga obat baik yang dilepas oleh produsen farmasi maupun yang ditetapkan apotek.

Sementara itu, pihak apotek juga mengaku tidak mengambil margin keuntungan yang banyak. Faisal mengakui jarang sekali mengambil margin sampai 25 persen. Paling banyak 20 persen. Begitu juga Listya. “Apotek di sini jarang mengambil margin sampai 25 persen. Persaingan ketat, kalau mahal-mahal pelanggan bisa lari,” katanya.

Pada bagian lain, konsumen sudah cukup pintar menyikapi harga obat. Misalnya dengan membeli obat generik. Padahal, saat ini ada juga obat paten yang lebih murah ketimbang obat generik. Contohnya, jenis simfastatin (untuk kolesterol). Obat generiknya Rp 1.500/tablet sedangkan obat paten Rp 1.000/tablet. (Iis)

Sumber: Warta Kota

August 16, 2006 Posted by | Artikel Bahasa Indonesia | 5 Comments

Drug labeling implemented in stops and starts

Hera Diani, The Jakarta Post, Jakarta

Members of the public are still digging deep into their pockets to pay for drugs, said to be most costly in the region, with the health minister and pharmaceutical industry disagreeing over when to implement price labeling.

In a bid to prevent price gouging and make health care more affordable, Health Minister Siti Fadillah Supari issued a decree on Feb. 7 requiring drug producers to label each product with the highest retail price set by the minister.

Although the decree took effect Monday, the chairman of the Indonesian Pharmaceutical Association, Anthony Sunarjo, said Tuesday the organization had asked the health minister to give its members until the end of the year to fully implement the decree’s requirements.

“We have discussed it and agreed to implement it gradually. It’s because the whole process requires extraordinary adjustment, like changing the new products, returning the drugs to the factories and so on,” he told The Jakarta Post on Tuesday.

On July 1, the association sent out a release to its members, confirming the gradual schedule of implementation and issuing a new price list for branded generic drugs.

The association said that drug distributors would inform retailers of the drug prices by Sept. 1, and that pharmacy retailers would not change prices until Oct. 1.

Retail prices set by the association, however, are higher than those mandated by the Health Ministry.

The decree stipulated that the new retail price listed on the price label would be the drugstore net price (HNA) plus the 10 percent Value Added Tax and a 25 percent margin for the drugstore.

The pharmaceutical industry factors in other variables to the price.

“We formulate the price ourselves because the health minister never discussed the price with us,” said Anthony.

The head of the Food and Drug Monitoring Agency, Husniah Rubiana Th-Akib, said the retail price set by Health Ministry was already a compromise and the pharmaceutical industry could not set its own price.

“The Health Ministry team worked on the price list for a year. But the pharmaceutical industry thinks the prices are too low, whereas we have factored in every cost, such as production and packaging, and we have also added the profit margin. The health minister then took the average price,” she told the Post.

Husniah, who was included in the team, said that if the industry persisted in setting its own price, sanctions could range from warnings to withdrawal of licenses.

“The industry cannot postpone the implementation. We’ve already said that they can still sell old stock until it runs out. But they should have started providing products with the new prices as of Monday,” she said, urging consumers to request drugs with the labeling.

“Why object (to the decree)? What have they done so far? Maybe the industry has been enjoying a very high profit all along …”

Anthony denied the common view the pharmaceutical firms reaped huge profits.

“You can just refer to the financial reports of companies who have gone public,” he said.

August 9, 2006 Posted by | English Articles | Leave a comment

Dokter berdagang obat, bukan hanya menyembuhkan

23/07/2006 19:22 Tidak hanya menyembuhkan pasien, di balik ruang praktiknya para dokter sibuk dengan urusan jual beli obat. Selain membuat harga menjadi mahal, obat yang tak perlu juga ikut masuk kertas resep.

230706csigi.jpg

Liputan6.com, Jakarta: Tak ada yang ingin jatuh sakit. Menurunnya kesehatan membuat hidup menjadi tak nyaman. Namun di Indonesia bukan hanya hidup yang tak nyaman, sakit juga berarti seseorang harus merogoh kocek dalam-dalam. Nanti dulu bicara soal perawatan di rumah sakit. Untuk sekadar menebus resep obat kita sudah dibuat mengurut dada. Mahalnya harga obat-obat sudah melampaui batas kemampuan ekonomi masyarakat banyak.

Mahalnya harga obat di Indonesia bukan cerita baru. Hal ini sudah menjadi keluhan sejak lama. Kebijakan pemerintah untuk mengedarkan obat generik yang diklaim lebih murah dari obat paten malah berbalik. Di lapangan pasien ternyata mendapatkan fakta bahwa harga obat generik yang diresepkan dokter lebih mahal ketimbang obat paten [baca: Pengawasan Kurang, Harga Obat Mahal].

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Departemen Kesehatan serta Badan Kesehatan Dunia (WHO) juga mengakui harga obat di Indonesia mahal bukan kepalang. Disinyalir harganya ada yang mencapai 200 kali lipat dari harga di pasaran internasional. Yang mengagetkan, salah satu penyebabnya tak lain tingginya biaya promosi dari produsen obat untuk dokter, rumah sakit serta apotek.

Tidak usah mencari pembenaran jauh-jauh, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Farmasi Anthony Ch. Sunarjo tidak menampik sinyalemen tersebut. Menurutnya, cara-cara perusahaan farmasi dalam memasarkan produknya sudah sangat berlebihan. “Misalnya dalam mensponsori acara ilmiah kedokteran, kan tidak harus di hotel berbintang,” ujarnya.

Pangkal masalah mahalnya harga obat mudah ditelusuri. Saat ini ada lebih dari 200 produsen obat besar dan kecil di Indonesia, sementara konsumsi tidak seberapa, bahkan kalah jauh dibandingkan Kuwait yang memiliki penduduk cuma tiga juta jiwa.

Hal ini kemudian menciptakan persaingan tidak sehat di antara perusahaan farmasi yang ada. Mereka berlomba-lomba merayu dan melobi dokter, rumah sakit serta apotek, agar obat mereka menjadi acuan utama dalam pemberian obat kepada pasien. Jika berbagai kiat melariskan produk itu masih dalam koridor etika kedokteran yang ada, tentu bisa menerima. Namun yang terjadi sebaliknya.

Sejumlah sales obat yang kerap berhubungan dengan dokter atau rumah sakit menyebutkan bahwa memberikan bonus atau hadiah kepada dokter sesuatu yang wajar bagi mereka. Jangan pula kaget kalau servis yang diberikan kini semakin dahsyat. Mulai dari tawaran potongan harga besar-besaran, hadiah mobil, komisi bulanan, berlibur ke luar negeri hingga menyuguhkan wanita penghibur.

Denny Wahyudi, seorang manajer sebuah produsen obat menilai semua kiat itu bisa diterima dari sisi bisnis, meski dari sudut pandang etika tidak benar karena sangat merugikan konsumen obat. “Tapi bagaimana lagi, orientasi dokter sekarang memang bisnis. Jarang sekali kita melihat dokter yang idealis dalam menjalankan misi mereka,” paparnya.

Meski enggan memberikan keterangan secara langsung, para dokter yang ditemui Tim SIGI mengakui adanya pemberian hadiah atau komisi dari produsen obat melalui sales sebagai perpanjangan tangan. Dokter Syaffra Birwen misalnya, mengaku pernah didatangi salesman obat yang meminta dirinya meresepkan produk obat mereka kepada pasien. Bahkan, dia tahu betul kalau praktik tersebut sudah berlangsung sejak dia belum menjadi dokter. “Perjanjiannya hanya tahu sama tahu, tidak mungkin tertulis, si dokter bakal terjerat jika melakukan itu,” ujarnya.

Lebih gamblang lagi, seorang manajer sebuah produsen obat sebut saja namanya Hendrik, menjelaskan lebih rinci praktik yang dijalankan perusahaannya. Menurut Hendrik, persaingan di antara sesama perusahaan farmasi yang sudah melampaui batas membuat cara-cara promosi tidak lagi sesuai dengan etika. Misalnya dalam hal pemberian hadiah kepada seorang dokter, harus sesuai dengan kebutuhan profesi. Seperti memberi stetoskop masih dibolehkan. Kalau pendingin ruangan atau mobil itu jelas-jelas dilarang.

Kendati demikian kini kesepakatan antara seorang dokter dan sales obat sudah langsung mengarah ke jumlah angka nominal uang yang diinginkan. “Angka itu bisa jadi kita yang menawarkan atau permintaan dari dokternya,” jelas Hendrik.

Biasanya kata Hendrik, produsen obat akan berusaha mencari informasi tentang harga obat yang ditawarkan oleh kompetitor kepada seorang dokter. Jika harga sudah diketahui, akan dicari pula informasi tentang servis yang diberikan kompetitor kepada si dokter. “Kemudian kita akan memberikan harga yang lebih bersaing dengan servis yang juga lebih agar dokter bersangkutan memilih produk kita,” cerita Hendrik.

Dengan cara-cara seperti itu tidak aneh kalau uang yang digelontorkan perusahaan farmasi untuk keperluan promosi membuat kita ‘kagum’. Menurut penelitian Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), biaya promosi serta servis bagi dokter dalam setahun ditaksir lebih dari Rp 500 miliar.

Ketua YPKKI dokter Marius Widjajarta menambahkan, bukan hanya dokter, sebagian besar rumah sakit juga ikut-ikutan melakukan praktik tercela tersebut. Bahkan ada perusahaan obat yang memberikan bantuan miliaran rupiah untuk menambah fasilitas serta membangun gedung rumah sakit. “Kalau itu sampai terjadi maka celakalah pasien kita,” ungkap Marius dengan nada prihatin.

Adanya perselingkuhan di antara produsen obat dengan dokter memang sulit dibuktikan. Namun bukan tidak bisa diraba. Misalnya dari jumlah dan jenis obat yang diresepkan seorang dokter. Bukan hal yang aneh dalam satu resep terdapat sampai lima jenis obat, padahal yang dibutuhkan pasien sebenarnya cuma tiga jenis obat. “Ada obat yang tidak perlu diberikan tapi tetap ditulis dalam resep,” ujar mantan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kartono Mohammad. Begitu juga jika semua obat yang diresepkan berasal dari produsen yang sama.

Dengan perselingkuhan di belakang layar antara dokter, rumah sakit atau apotek dengan perusahaan farmasi, yang menjadi korban tak lain para pasien. Kartu keluarga miskin (gakin) tidak lagi jaminan bahwa seorang pasien akan terbebas dari biaya berobat.

Di Rumah Sakit dokter Sardjito Yogyakarta misalnya, Tim SIGI menemukan seorang pasien pemegang kartu gakin bernama Ngalimun mengaku masih diharuskan membayar sejumlah biaya. “Saya tetap diminta membayar pembelian infus,” ujarnya.

Namun keterangan berbeda diberikan pejabat di bagian hubungan masyarakat rumah sakit ini Trisno Heru Nugroho. Menurutnya pihak rumah sakit telah membebaskan semua pasien gakin dari segala biaya. “Asal mereka mengikuti semua persyaratan pelayanan bagi pemegang kartu gakin,” jelasnya. Lantas, bagaimana dengan Ngalimun?

Ketua Umum IDI Farid Anfasa Moeloek tidak menolak adanya kolusi antara dokter atau organisasi profesi dengan produsen obat. Di satu sisi dia menyadari bahwa produsen obat memerlukan biaya dalam produksi serta pemasarannya. “Tapi mengambil keuntungan jangan terlalu berlebihan, yang penting itu kelayakan,” jelasnya.

Farid sendiri punya ide untuk menghilangkan gejala tak baik tersebut. Caranya adalah dengan menciptakan sebuah sistem pembayaran kesehatan di depan bagi para dokter dan paramedis. “Dengan sistem prabayar dalam bentuk asuransi, orientasinya bukan lagi sakit, tapi sehat,” papar Farid.

Namun Kartono melihat masalah utama selama ini adalah kurang tegasnya IDI terhadap anggota. Apalagi mereka yang bertugas menindak juga turut serta dalam lingkaran bisnis jual-beli obat di belakang layar tersebut. “Jadi wajar saja penindakan menjadi lemah,” jelasnya.

Kalau begitu, ada baiknya penertiban dilakukan terlebih dahulu dari kalangan dokter. Pasalnya jika seorang dokter berani berkata “tidak” pada produsen obat, hal ini tak akan terjadi. Begitu juga jika seorang dokter memahami misi mulia profesi yang diembannya, tak mungkin resep yang diberikan bakal membuat pasien bertambah sakit memikirkan cara menebus deretan obat dengan harga selangit.(ADO/Tim SIGI)

From Liputan 6 SCTV 

July 26, 2006 Posted by | Artikel Bahasa Indonesia | 16 Comments

Harga Eceran Tertinggi: Seperti apa aplikasinya?

StripPada tanggal 7 Agustus mendatang, konsumen akhirnya dapat mengetahui harga “asli” obat yang diresepkan oleh dokter saat mereka menebusnya ke apotik.

Sebelumnya, kita tidak pernah tahu hal ini, dan biasanya kita hanya bisa pasrah bahwa harga yang disebutkan oleh apotik adalah memang harga pasarannya. Kita tidak bisa menawar, dan dalam keadaan memerlukan dan seringkali darurat, kita tidak akan mencoba datang ke beberapa apotik lain untuk mencari harga yang lebih murah.

Tentu saja pencantuman label harga paling tidak akan memberi suatu kepastian. Keputusan Menteri Kesehatan Dr Siti Fadillah Supari ini akan segera diberlakukan, dan dalam keputusannya ditetapkan bahwa:

Harga Eceran Tertinggi atau HET = Harga Netto Apotik + PPN 10% + Margin Apotik 25%

Keputusan Menkes ini juga tidak menyebut Margin Apotik 25% ini dari HNA atau apakah ini dari HNA + PPN 10%, maka bila kita ambil dari sisi penjual, pastilah kita akan meng-interpretasikan rumus ini yang dapat menghasilkan margin terbesar.

Ok, jadi dari formula ini, maka bila kita membeli obat seharga Rp. 137.500, maka harga itu didapat dari:

HNA + PPn 10% + Margin Apotik 25%

 

adalah

 

Rp 100.000 + Rp 10.000 + Rp 27.500 = Rp 137.500

Dalam surat edarannya, Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia menyampaikan interpretasi mereka bahwa:

HET (termasuk PPn) = Harga Netto Apotik + PPn 10%
(1 – Margin Apotik 25%)

So help me with the math here….

July 25, 2006 Posted by | Artikel Bahasa Indonesia | 2 Comments

RI pharmaceutical industry statistics (in Rp trillion)

 

Year

Market size

Domestic investment

Foreign investment

2002

15.04

1.95

1.87

2003

17.30

30.20

3.03

2004

20.50

3.05

3.41

2005

22.90

1.69

2.88

2006

26.00

 

 

 

Source: GP Farmasi, Bank Indonesia

July 4, 2006 Posted by | Facts | Leave a comment